Gunungtua,kpu-padanglawasutarakab.go.id-Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Tebing tinggi merupakan 2 (dua) kabupaten/kotadi Sumatera Utara  yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2017. Tahun 2015 yang lalu, 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah lebih dahulu melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015.

Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dan penting, KPU juga mencatat sebagai tahapan yang paling panjang dari sisi waktu dan membutuhkan sumber daya manusia dan finansial yang tidak sedikit.

 

Masyarakat sebagai subjek demokrasi, memiliki  peran yang tidak kalah penting dalam rangka mensukseskan ajang pesta demokrasi. Masyakarat merupakan pemain inti untuk menciptakan pemimpin yang mampu mengakomodasi semua elemen kepentingan masyarakat demi menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik lagi.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Ferry Kurnia Rizkiyansyah, saat memberikan pengarahan pada acara rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Sumatera Utara,Kamis tanggal 28 Juli 2016 di Gedung Bina Graha, Medan.

“Ada 4 (empat) hal yang menjadi poin penting dalam proses pemutakhiran data pemilih, pertama, hadirnya regulasi baru tentang pemilu.  Disahkan nya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan upaya pembenahan Pilkada Serentak Tahun 2015. Kedua, tidak ada lagi dptb 1 dan dptb 2. Hanya ada dptb, jika masyarakat sampai hari H belum terdaftar dalam DPT, bisa ikut memilih dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dari Dukcapil setempat. Ketiga,  syarat-syarat pemilih. Keempat, sosialisasi. Sosialisasi tentang kepemiluan perlu lebih ditingkatkan lagi agar dapat mendongkrak partisipasi pemilih dalam pemilu” tutur Ferry yang pernah menjabat Ketua KPU Jawa Barat periode 2008-2013.

Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea menegaskan mengenai pentingnya kerja sama seluruh stake holder dalam upaya mensukseskan Pilkada 2017 dan Pilkada 2018 yang secara simultan dengan Pilgubsu 2018. Terkait dengan permintaan data yang dimintakan oleh KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara ke Dinas Dukcapil hingga saat ini, masih sebagian saja Dinas Dukcapil yang memberikan data dimaksud. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan upaya KPU Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan data by name by addres untuk kepentingan mutarlih berkelanjutan agar segera berkoordinasi kembali dengan Dinas Dukcapil di wilayah kerja nya masing-masing.

“Memang ada perintah dari Dirjen Administrasi Kependudukan di Jakarta untuk tidak memberikan data kependudukan kepada siapa pun, apalagi menjelang pelaksanaan pemilu sarat dengan kepentingan politis”, ungkap Ferry. Namun, KPU Republik Indonesia telah menjalin MoU dengan Dirjen Administrasi Kependudukan dalam pemberian DP4 melalui form khusus yang telah disiapkan.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Sumatera Utara Aulia Andri mengajak seluruh penyelenggara pilkada kabupaten/kota untuk kompak, karena kesuksesan pilkada ini menjadi tanggungjawab bersama.  (art/red. Foto KPU/sem/teknishupmas).