Medan, kpupadanglawasutarakab.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Utara menggelar Sosialisasi Aplikasi Simonika serta Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di gedung Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat, 3 Juni 2016.

 

Acara dibuka oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Husni Kamil Manik dan dihadiri lima komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara. KPU RI telah mengembangkan sistem aplikasi keuangan yang disebut SiMonika  (Sistem Informasi Monitoring Keuangan). Kehadiran SiMonika ini bertujuan untuk membangun basis data keuangan yang akuntabel, sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan maupun kebijakan suatu program/kegiatan. Serta untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan informasi keuangan. Aplikasi akan sangat membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan KPU secara Profesional, Terbuka dan Bertanggung jawab.

 

Pada hakekatnya reformasi di bidang keuangan Negara sangat signifikan. Oleh karenanya wajib dikelola secara tertib, efesien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel. Nantinya akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dari masing-masing Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

 

Selain pengenalan Simonika, KPU Provinsi Sumatera Utara juga melakukan rapat koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan secara serentak dengan 8 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. 8 daerah dimaksud adalah kabupaten langkat, Deliserdang, Batubara, Tapanuli Utara, Dairi, Padang Lawas, Padanglawas Utara dan Kota Padangsidempuan.

 

Dari tahun ke tahun KPU terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. Ini ditandai dengan transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di kabupaten/kota. Dengan adanya Sistem ini Komisi Pemilihan Umum dengan menjunjung tinggi aspek transparansi memberikan suatu sarana bagi siapa saja untuk melihat penggunaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. (FotoKPU/Mnl)