Gunungtua, kpu-padanglawasutarakab.go.id – Kabar menggembirakan datang dari Biro SDM KPU Republik Indonesia, berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 283/KPU/V/2016 perihal Pendataan Biodata Anggota KPU Non PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

 

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016  Pasal 11 ayat (1) dan pasal 168 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, menyatakan bahwa Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebesar 5 % dengan ketentuan 3% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% dibayar  oleh Peserta.

Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, melalui anggota KPU Divisi Sosialisasi, Herisal Lubis menyebutkan “dengan ada nya pendataan terkait Pelayanan Jaminan Kesehatan ini, KPU RI telah memberikan perhatian terhadap Anggota KPU Non PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, sehingga diharapkan dapat memacu para pejuang demokrasi dalam meningkatkan kinerjanya”.

Sementara, M. Dahrin Batubara salah satu Pegawai Kontrak yang sudah bekerja di KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sejak Tahun 2008 mengatakan  “mantap ini bang, karena belum daftar BPJS juga jadi lebih mudah nanti kalau ada keluarga yang sakit”.

Bentuk perhatian di bidang pelayanan jaminan kesehatan dari KPU Republik Indonesia ini diharapkan akan mengurangi kecemasan para anggota KPU dan pegawai kontrak dalam hal Jaminan Kesehatan sehingga diharapkan akan mendongkrak semangat dan kinerja mereka dalam penyelenggaran pemilihan yang lebih baik lagi.