Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara (KPU Paluta) menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pendaftaran, verifikasi, partai politik calon peserta pemilu tahun 2019, di Aula Lobubara,Desa Purba Sinomba, Kecamatan Padang Bolak, Senin (2/10/2017).

 

Bimtek diikuti oleh  pimpinan partai politik se-Kabupaten Padang Lawas Utara serta dihadiri Panwaslih Kabupaten Padang Lawas Utara. Narasumber kegiatan ini yakni seluruh komisioner KPU Paluta dibantu Sopian Manalu sebagai operator Sipol.                      

Pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 mulai dibuka pada tanggal 3-16 Oktober 2017,” demikian disampaikan Ketua KPU Paluta, Rahmat Hidayat dalam acara bimtek tata cara pendaftaran, verifikasi, partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 di Aula Lobubara.

Anggota KPU divisi Teknis, Muhammad Ali Ansor menambahkan, pendaftaran partai politik dilakukan di KPU RI melalui aplikasi SIPOL. Dokumen persyaratan yang diserahkan berupa hardcopy dan softcopy melalui SIPOL. Setelah terdaftar di KPU RI, barulah kemudian partai politik di tingkat kabupaten bisa melakukan pendaftaran di KPU Paluta.

Dokumen yang diserahkan kepada KPU Paluta pada saat pendaftaran partai politik adalah daftar nama kepengurusan parpol, bukti keanggotaan partai politik (KTA) dan salinan KTP elektronik atau Surat keterangan. Pendaftaran bisa dilakukan setiap hari kerja pada rentang waktu pendaftaran. Kecuali pada hari terakhir pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017 akan ditutup hingga Pukul. 24.00 WIB.

 

Untuk itu, diharapkan seluruh partai politik di Kabupaten Padang Lawas Utara segera menyerahkan nama lengkap LO masing-masing partai, yang berasal dari pengurus partai politik itu sendiri. Hal ini guna memudahkan koordinasi antara partai politik dengan KPU Paluta.

Seluruh partai politik yang hendak mendaftar diharapkan mampu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi kelancaran setiap tahapan,” ungkap Rahmat Hidayat.

Sementara tahap tahap penelitian administrasi dokumen pendaftaran dimulai pada tanggal 17 Oktober - 15 Nopember 2017. Sedangkan tahap verifikasi vaktual dimulai 15 Desember 2017 – 4 januari 2018. Selama  proses parpol dapat berkoordinasi dengan helpdesk SIPOL KPU Paluta.

Ramlan Harahap, menghimbau agar setiap parpol mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kalau kita semua bekerja sesuai prosedur, semua tahapan akan dapat terlaksana dengan baik”, tambah Ramlan.

Anggota KPU divisi SDM dan Parmas, Herisal Lubis dalam bimtek tersebut menegaskan, sebagaimana regulasi yang ada masing-masing Parpol diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan partai politik, pendaftaran dilakukan sentralistik yaitu partai tingkat pusat ke KPU RI, sementara pengurus partai tingkat daerah menyerahkan daftar keanggotaan yang dilampiri KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan (Suket) ke KPU Kabupaten/Kota.

“Tanpa kecuali bagi parpol baru maupun lama mesti melakukan pendaftaran, karena itu ketentuan yang termaktub dalam Peraturan KPU 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” tegasnya.

Masih kata Herisal, setiap pimpinan partai politik yang akan mendaftarkan ke KPU di semua tingkatannya mesti sudah siap dengan syarat-syarat yang telah ditentukan diantaranya memiliki kantor tetap, keterwakilan 30% perempuan, memiliki kepengurusan sesuai yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan serta sarat-sarat lainnya, selain itu partai politik juga menunjuk dan menetapkan dua orang penghubung, yang nantinya berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mempermudah akses informasi dan melakukan pendaftaran, imbuhnya.

Sementara Muhammad Nafsir Rambe, menambahkan jumlah penduduk Padang Lawas Utara berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu 268.158 jiwa sehingga parpol di Padang Lawas Utara wajib memiliki anggota minimal sebanyak 268 hal itu sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 atau sejumlah minimal 1.000, jumlah anggota tersebut sebagai sarat yang akan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dibuktikan dengan KTA dan KTP elektronik atau Suket.

Anggota Panwaslih Kabupaten Padang Lawas Utara, Musmuliadi juga menyampaikan hal senada. “Mari kita bersama-sama taat asas dan aturan, supaya semua proses dan tahapan bisa dilalui dengan baik, cepat dan semua nyaman,” kata Musmuliadi. (Tim Helpdesk Sipol KPU Paluta)