Gunungtua, kpupadanglawasutarakab.go.id - Mengawali awal tahun dengan semangat baru, komisioner KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Herisal Lubis dan Divisi Hukum, Rahmat Hidayat menyampaikan peran penting partai politik dalam mencerdaskan pemilih sebagai objek penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi di acara Training of Trainer – Latihan Kader Dasar (TOT-LKD) yang diadakan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Padang Lawas Utara di Hotel Mitra Indah Gunungtua, Sabtu, 15 Januari 2017.

 “Sebagus apapun visi misi atau program yang diusung partai politik, kalau masyarakat sebagai pihak yang menerima program “belum cerdas” maka visi misi yang baik tersebut kurang dapat diterima oleh masyarakat. Karena berdasarkan hasil riset mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2014 di kabupaten Padang Lawas Utara bahwa faktor dominan yang mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang dalam pemilu yaitu pertama, Hubungan Kekerabatan, kedua, Ketokohan dan ketiga, Uang. Sedangkan visi misi berada pada urutan Ke- 7 (tujuh)” kata Herisal.

Hal tersebut dikatakan Herisal mengingat Tahun 2017 ini sudah akan dimulai tahapan verifikasi partai politik. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di tahun 2019 nanti Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden akan dilaksanakan secara bersamaan dan mengacu pada Undang-Undang, persiapan pemilu dilaksanakan 22 bulan sebelumnya. Menjadi tantangan bagi partai politik yang akan ikut serta dalam kontestasi pemilu Tahun 2019, karena berdasarkan putusan MK No. 52/PUU-X/2012, persyaratan verifikasi partai politik menjadi lebih ketat.

Bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 menjadi pedoman awal bagi KPU dan Partai Politik dalam melakukan verifikasi partai politik. Partai politik harus memiliki 100 persen kepengurusan di tingkat provinsi, 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan dalam satu kabupaten/kota, menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Partai politik sejatinya menyadari peran penting nya sebagai peserta pemilu. Partai politik memiliki peran dan fungsi strategis. Dalam menjalankan fungsi nya, partai politik memiliki fungsi Sosialisasi Politik, sehingga dalam hal ini partai politik akan berusaha memasyarakatkan berbagai visi, ide, serta kebijakan-kebijakan strategis yang dimilikinya guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat yaitu berupa dukungan.

Herisal menambahkan “keputusan pemilih di TPS merupakan awal dari sebuah proses politik dalam menentukan kehidupan di masa depan. Karena penyelenggaraan pemilu akan menghasilkan orang-orang yang akan duduk di Eksekutif dan Legislatif yang nanti nya akan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilih. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur bahkan harga cabai pun ditentukan oleh orang-orang tersebut”.

 Oleh karena itu, ia meminta agar partai politik menjalankan peran dan fungsi nya dalam rangka mencerdaskan pemilih sehingga dalam menentukan pilihan politik nya, masyarakat sebagai pemilih menjadi lebih rasional dan kritis. (Hupmas KPU Padang Lawas Utara)